Home News Hukum Bela Fihiruddin, Dian Sandi Sebut DPRD Psikopat Demokrasi

Bela Fihiruddin, Dian Sandi Sebut DPRD Psikopat Demokrasi

3 min read
0
0
38

Klikdotcom, Mataram – Sejumlah aktivis menilai saat ini Tim Kuasa DPRD NTB tengah berusaha mengalihkan isu dasar kasus Aktivis Fihiruddin. Dimana awalnya, kasus ini tentang dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) antara Fihiruddin dengan Lembaga DPRD NTB, namun kini juga melibatkan institusi Polri.

“Itu muncul karena saudara kita Fihiruddin mengatakan soal penebusan sebesar Rp 150 juta perorang anggota DPRD yang diduga tersangkut kasus Narkotika di Jakarta beberapa waktu lalu,” ujar Aktivis muda NTB, Dian Sandi Utama kepada media, Kamis (12/1/2023).

Menurut Dian Sandi, DPRD NTB hanya ingin membolak-balik pertanyaan atau pernyataan Fihiruddin. Sebab faktanya, yang melaporkan Fihiruddin adalah lembaga DPRD NTB.

“Itu jelas dan terang! Kami sebagai rakyat kali ini tidak akan membiarkan lembaga yang seharusnya selalu bersama rakyat namun oleh oknum-oknum luar yang memberi bisikan tidak sehat ini, memaksa mereka membangun dinding tebal yang akan memisahkan wakil rakyat dengan rakyatnya,” tegasnya.

Karena itu lanjut DSU sapaannya, para aktivis akan terus bersuara membela rekannya sesama aktivis. Bukan hanya persoalan kasus hukum Fihiruddin semata, namun soal masa depan rakyat dengan wakilnya di Udayana dan soal masa depan demokrasi di Indonesia.

“Untuk teman-teman 65 Anggota DPRD kami bertanya, bagaimana rasanya setelah berhasil memenjarakan satu orang?
Senang? Jangan dengar nasihat yang memisahkan kita, atau teman-teman akan dikenang selamanya sebagai Psikopat Demokrasi. Salam Demokrasi!” tukasnya.

Sebelumnya, Tim Penasehat Hukum DPRD NTB membantah adanya pembungkaman demokrasi. Bahkan DPRD juga dianggap tidak membuka ruang damai terhadap Fihiruddin.

“Kalau mengkritik, silakan saja, tapi harus bisa membedakan dengan fitnah. Kami menegaskan, tidak ada pembungkaman demokrasi, silakan saja mengkritisi yang konstruktif,” ujar Ketua Tim Penasehat Hukum DPRD NTB, Prof Dr Zaenal Asikin dalam konferensi pers bersama wartawan di Hotel Lombok Plaza, Senin (9/1/2023).

Kata Prof. Asikin, ruang damai sempat diberikan DPRD NTB melalui surat somasi yang dilayangkan kepada Fihiruddin. Namun kesempatan itu tidak dimanfaatkan Fihiruddin untuk meminta maaf kepada lembaga DPRD NTB. (*)

Load More Related Articles
Load More By Editor Klikdotcom
Load More In Hukum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Pegiat STQ Lotim Sayangkan Pengunduran Diri Salah Seorang Pengurus LPTQ Dari Jabatannya

Klikdot.com, Lotim-Pegiat Tilawatil Qur’an menyayangkan pengunduran diri koordinator…